Di Duga Kepala Desa Mekar Baru Kecamatan Sei Balai Tidak Transparansi Dalam Menggunakan Anggaran Dana Desa
Di duga pembangunan Plat Duiker di Desa Mekar Baru Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu bara tidak memasang papan informasi, ini merupakan bentuk pelanggaran serius terkait transparansi publik.Senin, 13 Juli 2026.
Hal ini disampaikan Ketua LSM MITRA Alaiaro Nduru terkait lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan proyek pembangunan desa. Khusunya yang menggunakan dana desa yang bersumber dari APBD.
Menurutnya, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP),transparansi pengelolah anggaran Desa adalah bagian dari upaya untuk mewujudkan desa yang bersih, akuntabel dan bertanggung jawab.
Kementerian Dalam Negeri sudah memberikan ruang yang luas kepada pemerintah desa untuk melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Namun, tanpa pengawasan yang kuat, peluang terjadinya penyimpangan akan semakin besar.
Masalah utama di lapangan ada dua: Pertama, keterbatasan kemampuan teknis dan administrasi perangkat desa dalam mengelola proyek. Kedua, adanya potensi penyimpangan karena lemahnya pengawasan dari BPD, kecamatan, hingga inspektorat,” jelas Alaiaro Nduru
Ia menegaskan bahwa transparansi merupakan bagian penting dari tata kelola dana desa. Salah satu indikator transparansi itu adalah keberadaan papan informasi proyek.
“Tidak adanya papan proyek adalah pelanggaran. Masyarakat berhak tahu dana digunakan untuk apa, berapa nilainya, dan siapa pelaksananya. Itu bentuk transparansi yang wajib ada sesuai kontrak kerja dan undang-undang.
Lanjutnya, saat di konfirmasi melalui Via telefon Whast Up beberapa kali kepala desa mekar baru Kecamatan Sei Balai tetap tidak respon atau tidak menjawab, maka ketua LMS MITRA Alaiaro Nduru menekankan pentingnya peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan pengawasan internal di tingkat desa.
“Kalau BPD berfungsi baik, maka pengawasan terhadap kepala desa bisa berjalan dengan baik. Tetapi kalau hanya sekadar formalitas atau malah berkolaborasi tanpa fungsi kontrol, justru rawan penyelewengan,” katanya.
Sebagai Ketua LSM yang membidangi pengawasan, Alaiaro Nduru mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk media dan tokoh lokal, untuk aktif mengawasi proses pembangunan di desa.
Fungsi pengawasan yang efektif butuh partisipasi semua pihak, termasuk BPD dan masyarakat sendiri. Tanpa itu, program pembangunan bisa melenceng dari tujuannya,” pungkasnya.
Sebelumnya, informasi dari sejumlah masyarakat banyak proyek desa yang tak memasang papan informasi. Hal ini membuat curiga masyarakat terkait berapa anggaran yang dikucurkan atas proyek tersebut.
Pengakuan dari warga saat di konfirmasi terkait pembangunan plat duiker beliau mengatakan: saya ada melihat suatu kejanggalan dalam pekerjaan tersebut, yakni papan informasi anggaran pekerjaan itu tidak ada pak,kan kalau tidak ada kita nanti tidak bisa memantau, terkait spesifikasinya sesuai tidak dengan anggaran. Jadi kita bisa ikut mengontrol pekerjaan tersebut,” ujar warga yang tak mau di sebutkan namanya.